Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Perihal Ppdb Tahun 2018
Wednesday, March 27, 2019
Add Comment
Ini Alasan Zonasi Diterapkan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai dengan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 perihal PPDB Tahun 2018.
Sejak tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik gres (PPDB). Mengapa zonasi? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, melalui zonasi pemerintah ingin melaksanakan reformasi sekolah secara menyeluruh. Menurutnya, zonasi merupakan salah satu taktik percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas.
“Target kita bukan hanya pemerataan kanal pada layanan pendidikan saja, tetapi juga pemerataan kualitas pendidikan,” ujar Mendikbud dalam aktivitas Sosialisasi Peraturan/Kebijakan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2018, di Jakarta, Rabu (30/5/2018).
Mendikbud menuturkan, kebijakan zonasi diambil sebagai respons atas terjadinya “kasta” dalam sistem pendidikan yang selama ini ada sebab dilakukannya seleksi kualitas calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru. “Tidak boleh ada favoritisme. Pola pikir kastanisasi dan favoritisme dalam pendidikan semacam itu harus kita ubah. Seleksi dalam zonasi dibolehkan hanya untuk penempatan (placement),” katanya.
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad mengatakan, sistem zonasi telah diimplementasikan secara sedikit demi sedikit semenjak tahun 2016 yang diawali dengan penggunaan zonasi untuk penyelenggaraan ujian nasional. Lalu pada tahun 2017 sistem zonasi untuk pertama kalinya diterapkan dalam PPDB, dan disempurnakan di tahun 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 perihal PPDB.
“Pemanfaatan zonasi akan diperluas untuk pemenuhan sarana prasarana, redistribusi dan training guru, serta training kesiswaan. Ke depan, sistem zonasi bukan hanya untuk UN dan PPDB, tetapi menyeluruh untuk mengoptimalkan potensi pendidikan dasar dan menengah,” tutur Hamid.
Ia menambahkan, Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 diterbitkan untuk mengakomodasi hal-hal yang banyak dikeluhkan dalam permendikbud sebelumnya, antara lain mengenai jumlah rombongan berguru (rombel) dan jumlah siswa. Dalam penerapan zonasi tahun ini dilakukan adaptasi jumlah rombel dan jumlah siswa dalam rombel sehingga sanggup dicari solusi untuk permasalahan yang terjadi dalam implementasi zonasi pada PPDB tahun lalu.
Terkait adaptasi jumlah rombel dan jumlah siswa itu, Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, zonasi mempermudah pemetaan kebutuhan siswa di daerah. “Salah satu enaknya zonasi, kini seharusnya kepala dinas pendidikan sudah sanggup menciptakan proyeksi perihal kebutuhan siswa baru,” katanya.
Ia juga meminta kolaborasi pemerintah tempat untuk mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas, salah satunya dengan melaksanakan penguatan tugas guru dan peningkatan kualitas guru. “Jadi dari MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah), MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), sampai KKG (Kelompok Kerja Guru), semua ada aturannya. Pembinaan guru akan dikonsentrasikan ke situ. MKKS seharusnya punya domain dalam memilih kuota masing-masing sekolah,” tuturnya. (Desliana Maulipaksi).
Unduh Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 perihal Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2018
Sumber :Kemendikbud
“Target kita bukan hanya pemerataan kanal pada layanan pendidikan saja, tetapi juga pemerataan kualitas pendidikan,” ujar Mendikbud dalam aktivitas Sosialisasi Peraturan/Kebijakan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2018, di Jakarta, Rabu (30/5/2018).
Mendikbud menuturkan, kebijakan zonasi diambil sebagai respons atas terjadinya “kasta” dalam sistem pendidikan yang selama ini ada sebab dilakukannya seleksi kualitas calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru. “Tidak boleh ada favoritisme. Pola pikir kastanisasi dan favoritisme dalam pendidikan semacam itu harus kita ubah. Seleksi dalam zonasi dibolehkan hanya untuk penempatan (placement),” katanya.
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad mengatakan, sistem zonasi telah diimplementasikan secara sedikit demi sedikit semenjak tahun 2016 yang diawali dengan penggunaan zonasi untuk penyelenggaraan ujian nasional. Lalu pada tahun 2017 sistem zonasi untuk pertama kalinya diterapkan dalam PPDB, dan disempurnakan di tahun 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang menggantikan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 perihal PPDB.
“Pemanfaatan zonasi akan diperluas untuk pemenuhan sarana prasarana, redistribusi dan training guru, serta training kesiswaan. Ke depan, sistem zonasi bukan hanya untuk UN dan PPDB, tetapi menyeluruh untuk mengoptimalkan potensi pendidikan dasar dan menengah,” tutur Hamid.
Ia menambahkan, Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 diterbitkan untuk mengakomodasi hal-hal yang banyak dikeluhkan dalam permendikbud sebelumnya, antara lain mengenai jumlah rombongan berguru (rombel) dan jumlah siswa. Dalam penerapan zonasi tahun ini dilakukan adaptasi jumlah rombel dan jumlah siswa dalam rombel sehingga sanggup dicari solusi untuk permasalahan yang terjadi dalam implementasi zonasi pada PPDB tahun lalu.
Terkait adaptasi jumlah rombel dan jumlah siswa itu, Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, zonasi mempermudah pemetaan kebutuhan siswa di daerah. “Salah satu enaknya zonasi, kini seharusnya kepala dinas pendidikan sudah sanggup menciptakan proyeksi perihal kebutuhan siswa baru,” katanya.
Ia juga meminta kolaborasi pemerintah tempat untuk mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas, salah satunya dengan melaksanakan penguatan tugas guru dan peningkatan kualitas guru. “Jadi dari MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah), MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), sampai KKG (Kelompok Kerja Guru), semua ada aturannya. Pembinaan guru akan dikonsentrasikan ke situ. MKKS seharusnya punya domain dalam memilih kuota masing-masing sekolah,” tuturnya. (Desliana Maulipaksi).
Unduh Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 perihal Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2018
Sumber :Kemendikbud
0 Response to "Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Perihal Ppdb Tahun 2018"
Post a Comment
Blog ini merupakan Blog Dofollow, karena beberapa alasan tertentu, sobat bisa mencari backlink di blog ini dengan syarat :
1. Tidak mengandung SARA
2. Komentar SPAM dan JUNK akan dihapus
3. Tidak diperbolehkan menyertakan link aktif
4. Berkomentar dengan format (Name/URL)
NB: Jika ingin menuliskan kode pada komentar harap gunakan Tool untuk mengkonversi kode tersebut agar kode bisa muncul dan jelas atau gunakan tool dibawah "Konversi Kode di Sini!".
Klik subscribe by email agar Anda segera tahu balasan komentar Anda