Juknis Bos Sd Smp Sma Smk Tahun 2018 Sesuai Permendikbud No 1 Tahun 2018

JUKNIS BOS TAHUN 2018 SESUAI PERMENDIKBUD NO 1 TAHUN 2018

Juknis BOS SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas Sekolah Menengah kejuruan TAHUN 2018 Sesuai Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018. Untuk  meningkatkan  akses  dan  mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional,  pemerintah sentra perlu  mendorong  pemerintah  kawasan dalam menyelenggarakan  pendidikan  bagi  masyarakat melalui pengalokasian  dana  bantuan  operasional sekolah (Dana BOS).  Agar pengalokasian  dana  bantuan  operasional sekolah (Dana BOS) sesuai dengan tujuan dan sasaran dibutuhkan petunjuk teknis.

Dalam Juknis BOS SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas Sekolah Menengah kejuruan TAHUN 2018 Sesuai Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 bahwa  Dana  BOS  dialokasikan  untuk  penyelenggaraan pendidikan pada: a)  SD; b)  SMP; c)  Sekolah Menengan Atas ; d)  SMK; dan e)  SDLB/SMPLB/SMALB/SLB. Dana  BOS  tersebut dialokasikan  dan  dilaksanakan  sesuai  dengan petunjuk teknis BOS.  Petunjuk  teknis  BOS merupakan pedoman  bagi  pemerintah  kawasan provinsi/kabupaten/kota  dan  satuan  pendidikan dalam  penggunaan  dan  pertanggungjawaban keuangan BOS.

Berikut ini besar Dana BOS dan cara perhitungan  jumlah  BOS  untuk  sekolah  Juknis BOS SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas Sekolah Menengah kejuruan TAHUN 2018 Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018  adalah sebagai berikut:

a.  Sekolah  dengan  jumlah  peserta  didik  60  atau  lebih penghitungan jumlah BOS sebagai berikut:

1)  SD  sebesar Rp800.000,00  (delapan  ratus  ribu  rupiah) dikalikan jumlah peserta didik;

2)  SMP/Sekolah  Terintegrasi/SMP  Satap  sebesar Rp1.000.000,00  (satu  juta  rupiah)  dikalikan  jumlah peserta didik;

3)  Sekolah Menengan Atas sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dikalikan jumlah peserta didik;

4)  Sekolah Menengah kejuruan sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dikalikan jumlah peserta didik; dan

5)  SDLB/SMPLB/SMALB/SLB Rp2.000.000,00  (dua  juta rupiah) dikalikan jumlah peserta didik.

b.  Sekolah dengan jumlah peserta didik kurang dari 60:

1)  Penerima kebijakan alokasi minimal

a)  SD  sebesar  60  (enam  puluh)  dikalikan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

b)  SMP/SMP Sekolah  Terintegrasi/SMP  Satap sebesar

60  (enam  puluh)  dikalikan Rp1.000.000,00  (satu juta rupiah); dan

c)  SDLB/SMPLB/SMALB/SLB  sebesar  60  (enam puluh) dikalikan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

2)  Bukan akseptor kebijakan alokasi minimal

a)  SD  sebesar  Rp800.000,00  (delapan  ratus  ribu rupiah) dikalikan jumlah peserta didik;

b)  SMP/Sekolah  Terintegrasi/SMP  Satap Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikalikan jumlah peserta didik;

c)  SMA/Sekolah  Terintegrasi/SMA  Satap Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dikalikan jumlah peserta didik;

d)  SMK  Rp1.400.000,00  (satu  juta  empat  ratus  ribu rupiah) dikalikan jumlah peserta didik; dan

e)  SDLB/SMPLB/SMALB/SLB  Rp2.000.000,00  (dua juta rupiah) dikalikan jumlah peserta didik.

c.  Jumlah  BOS  untuk  kelas  jauh,  SMP  Terbuka  dan  Sekolah Menengan Atas Terbuka tetap didasarkan pada jumlah peserta didik riil yang valid  karena  pengelolaan  dan  pertanggungjawabannya disatukan dengan sekolah induk.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Juknis BOS SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas Sekolah Menengah kejuruan Tahun 2018, mekanisme penyaluran Dana BOS bisa dilakukan secara triwulan atau semester dengan ketentuan sebagai berikut:

a.  Penyaluran tiap triwulan

1)  Triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari alokasi satu tahun;

2)  Triwulan  II  sebesar  40% (empat  puluh  persen)  dari alokasi satu tahun;

3)  Triwulan  III  sebesar  20% (dua  puluh  persen)  dari alokasi satu tahun; dan

4)  Triwulan  IV  sebesar  20% (dua  puluh  persen)  dari alokasi satu tahun.

b.  Penyaluran tiap semester

1)  Semester  I  sebesar 60% (enam  puluh  persen)  dari alokasi satu tahun; dan

2)  Semester II sebesar 40% (empat  puluh  persen)  dari alokasi satu tahun.

Terkait Komponen Pembiayaan BOS SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas Sekolah Menengah kejuruan Tahun 2018 silahkan Anda pelajari lebih lanjut Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Juknis BOS SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas Sekolah Menengah kejuruan Tahun 2018. Salah satu perbedaan yang mencolok dari Junknis BOS tahun sebelumnya ialah adanya penegasan wacana Pembiayaan USBN.

JUKNIS BOS SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas Sekolah Menengah kejuruan TAHUN 2018 SESUAI PERMENDIKBUD NO 1 TAHUN 2018

Berikut ini Komponen Pembiayaan BOS pada SD sesuai Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Juknis BOS SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas Sekolah Menengah kejuruan Tahun 2018

1.  Pengembangan Perpustakaan

a.  Penyediaan Buku Teks Utama

1)  Penyelenggara Kurikulum 2013 (K-13)

a)  Buku Teks Utama Peserta Didik 

b)  Buku Teks Utama Guru

2)  Penyelenggara Kurikulum 2006

b.  Membeli buku  nonteks  (buku  bacaan,  buku  pengayaan,  dan buku  referensi)  terutama  yang  menunjang  penguatan pendidikan  karakter  dan  pengembangan  literasi  sekolah untuk  memenuhi  SPM  pendidikan  dasar  sesuai  dengan Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  yang mengatur wacana Standar Pelayanan Minimal.

c. Langganan  majalah/publikasi  berkala  yang  terkait  dengan pendidikan, baik offline maupun online.

d.  Pemeliharaan  atau  pembelian  baru  buku/koleksi perpustakaan.

e.  Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan.

f. Pengembangan database  perpustakaan  dan  perpustakaan elektronik (e-library) atau perpustakaan digital (digital library).

g.  Pemeliharaan perabot perpustakaan atau pembelian baru.

h.  Pemeliharaan dan/atau pembelian AC perpustakaan.

2.  Penerimaan Peserta Didik Baru

Semua jenis pengeluaran dalam rangka  penerimaan peserta didik gres (termasuk registrasi ulang peserta didik lama), antara lain:

a.  penggandaan formulir pendaftaran;

b.  manajemen pendaftaran;

c.  publikasi/pengumuman PPDB;

d.  biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah; dan/atau

e.  konsumsi penyelenggaraan kegiatan dan transportasi.

3.  Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler

a.  Kegiatan pembelajaran

1)  Membeli/mengganti  alat  peraga  IPA  yang dibutuhkan sekolah untuk memenuhi SPM.

2)  Mendukung  penyelenggaraan  pembelajaran  aktif  kreatif efektif dan menyenangkan.

3)  Pengembangan  pendidikan  karakter,  penumbuhan  kebijaksanaan pekerti,  dan  kegiatan  program  pelibatan  keluarga  di sekolah .

4)  Pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan.

5)  Pemantapan persiapan ujian

6)  Pendidikan  dan  pengembangan  sekolah  sehat,  aman, ramah anak, dan menyenangkan.

7)  Pembiayaan  lomba  yang  tidak  dibiayai  dari  dana Pemerintah  Pusat/pemerintah  daerah,  termasuk  untuk biaya  transportasi  dan  akomodasi  peserta  didik/guru dalam  mengikuti  lomba,  dan  biaya  registrasi mengikuti lomba.

b.  Kegiatan ekstrakurikuler

1)  Krida,  seperti:  kepramukaan,  Latihan Kepemimpinan  Siswa  (LKS),  Usaha  Kesehatan  Sekolah (UKS), dan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra).

2)  Karya  ilmiah,  seperti:  Kegiatan  Ilmiah, kegiatan  penguasaan  keilmuan  dan  kemampuan akademik, dan penelitian.

3)  Latihan olah talenta dan olah minat, seperti: pengembangan  bakat  olahraga,  seni  dan  budaya, jurnalistik, teater, teknologi warta dan komunikasi.

4)  Keagamaan,  seperti:  ceramah  keagamaan, baca  tulis  al  quran,  retreat  dan/atau  bentuk ekstrakurikuler keagamaan.

5)  Pembiayaan  lomba  yang  tidak  dibiayai  dari  dana Pemerintah  Pusat/pemerintah  daerah,  termasuk  untuk biaya  transportasi  dan  akomodasi  peserta  didik/guru dalam  mengikuti  lomba,  dan  biaya  registrasi mengikuti lomba.

4.  Kegiatan Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler

Kegiatan  evaluasi  pembelajaran  yang  dapat  dibiayai  mencakup kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan final semester,  ulangan  kenaikan  kelas,  ujian  sekolah  berstandar nasional  (USBN),  dan  evaluasi  kegiatan  ekstrakurikuler. Komponen  pembiayaan  dari  kegiatan  tersebut  yang  sanggup dibayarkan terdiri atas:

a.  transportasi  dan  kosumsi  penyusunan  indikator  dan penelaahan soal USBN di Kelompok Kerja Guru (KKG);

b.  fotokopi/penggandaan soal;

c.  fotokopi  laporan  pelaksanaan  hasil  ujian  untuk  disampaikan oleh  guru  kepada  Kepala  Sekolah,  serta  dari  Kepala  Sekolah ke dinas pendidikan dan kepada orang tua/wali peserta didik;

d.  biaya  transport  pengawas  ujian  yang  ditugaskan  di  luar sekolah tempat mengajar, yang tidak didanai oleh Pemerintah Pusat/pemerintah daerah; dan/atau

e.  biaya  konsumsi  penyelenggaran  kegiatan  penilaian pembelajaran  dan  pemeriksaan  hasil  ujian,  serta  penilaian kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

5.  Pengelolaan Sekolah

a.  Pembelian  buku  tulis,  kapur  tulis,  pensil,  spidol,  kertas, materi praktikum, buku induk peserta didik, dan/atau buku inventaris.

b.  Pembelian  alat  tulis  kantor  (termasuk  tinta printer,  CD, dan/atau flash disk).

c.  Usaha  Kesehatan  Sekolah  (UKS),  termasuk  peralatan dan/atau obat-obatan.

d.  Pembelian  minuman  dan/atau  makanan  ringan  untuk kebutuhan  sehari-hari  di  sekolah  bagi  guru,  tenaga kependidikan, petugas administrasi, dan/atau tamu.

e. Pengadaan sparepart alat kantor.

f.  Pembelian alat-alat kebersihan dan/atau alat listrik.

g. Penggandaan  laporan  dan/atau  surat-menyurat  untuk keperluan sekolah.

h.  Honor bagi penyusun laporan BOS.

i.  Biaya transportasi ke bank/kantor pos.

j.  Transportasi  dalam  rangka  koordinasi dan/atau pelaporan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.

k.  Biaya pertemuan dalam rangka penyusunan RKJM dan RKT, kecuali untuk pembayaran honor.

l.  Biaya untuk menyebarkan dan/atau pemeliharaan laman sekolah dengan domain “sch.id”.

m.  Biaya  untuk  mengembangkan  media  pembelajaran  berbasis Teknologi,  Informasi,  dan  Komunikasi  (TIK),  misalkan  untuk pembelian  bahan/komponen  material  perakitan  dan/atau pengembangan e-book.

n.  Pendataan  melalui  aplikasi  Dapodik,  dengan  ketentuan sebagai berikut.

1)  Kegiatan  pendataan  Dapodik  yang  dapat  didanai meliputi:

a)  pemasukan data; 

b)  validasi; 

c)  updating; dan/atau

d)  sinkronisasi  data  ke  dalam  aplikasi  Dapodik,  yang meliputi:  

(1)  data profil sekolah; 

(2)  data peserta didik; 

(3)  data sarana dan prasarana; dan 

(4)  data guru dan tenaga kependidikan.

2)  Komponen  pembiayaan  kegiatan  pendataan  Dapodik meliputi: 

a)  penggandaan formulir Dapodik;

b)  alat  dan/atau  bahan  habis  pakai  pendukung kegiatan;

c)  konsumsi  dan/atau  transportasi  kegiatan pemasukan  data,  validasi,  updating,  dan sinkronisasi;

d)  sewa  internet  (warnet) dan/atau biaya  transportasi menuju  warnet,  apabila  tahapan  kegiatan pendataan tidak sanggup dilakukan di sekolah sebab permasalahan jaringan internet;

e)  honor  petugas  pendataan  Dapodik.    Kebijakan pembayaran  honor  untuk  petugas  pendataan  di sekolah mengikuti ketentuan sebagai berikut.

(1)  Kegiatan  pendataan  Dapodik  diupayakan untuk  dikerjakan  oleh  tenaga  manajemen berkompeten  yang  sudah  tersedia  di  sekolah, baik  yang  merupakan  pegawai  tetap  maupun tenaga  honorer,  sehingga  sekolah  tidak  perlu menganggarkan  biaya  tambahan  untuk pembayaran gaji bulanan.

(2)  Apabila tidak tersedia tenaga manajemen yang berkompeten,  sekolah  dapat  menugaskan petugas  pendataan  lepas  (outsourcing)  yang dibayar  sesuai  dengan  waktu  pekerjaan  atau per  kegiatan  (tidak  dibayarkan  dalam  bentuk gaji rutin bulanan).

o.  Pembelian  peralatan/perlengkapan  yang  menunjang operasional rutin  di  sekolah,  antara  lain  bel, sound  system dan  speaker  untuk  upacara,  teralis  jendela,  dan/atau perlengkapan sejenis lainnya.

p.  Pembelian  dan  pemasangan  alat  absensi  bagi  guru  dan  staf sekolah lainnya, termasuk tipe finger print scan dengan biaya maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

q.  Khusus  untuk  sekolah  yang  berada  pada  daerah  terpencil atau  belum  memiliki  jaringan  listrik,  dapat  membeli/sewa genset  atau  jenis  lainnya  yang  lebih  cocok  misalnya  panel surya,  termasuk  perlengkapan  pendukung  dan perawatan/perbaikannya.

r.  Penanggulangan  dampak  darurat  bencana,  khusus  selama masa tanggap darurat, contohnya pembelian masker.

6.  Pengembangan  Profesi  Guru  dan  Tenaga  Kependidikan,  serta Pengembangan Manajemen Sekolah.

a.  Kegiatan  Kelompok  Kerja  Guru  (KKG)  atau  Kelompok  Kerja Kepala  Sekolah  (KKKS).  Bagi  sekolah  yang  memperoleh hibah/block  grant pengembangan  KKG  atau  sejenisnya  pada tahun  anggaran  yang  sama,  hanya  diperbolehkan menggunakan  BOS  untuk  biaya  transport  kegiatan  apabila tidak disediakan oleh hibah/block grant tersebut.

b.  Menghadiri  seminar/lokakarya  yang  terkait  langsung  dengan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan antara lain penerapan  Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP), pengembangan  dan/atau  penerapan  program  penilaian kepada peserta didik, penyusunan soal USBN, pengembangan lahan sekolah (contoh: kegiatan beternak, berkebun, biotrop), apabila  ditugaskan  oleh  sekolah.  Biaya  yang  sanggup dibayarkan  meliputi  biaya  pendaftaran,  transportasi, dan/atau  akomodasi  apabila  seminar/lokakarya  diadakan  di luar sekolah dengan mengikuti standar biaya umum daerah

c.  Mengadakan  seminar/lokakarya  untuk  peningkatan  mutu, seperti  dalam  rangka  pemantapan  penerapan  kurikulum/ silabus, pemantapan kapasitas guru dalam rangka penerapan Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP),  pengembangan dan/atau penerapan kegiatan penilaian kepada peserta didik, penyusunan  soal  USBN,  pengembangan  sekolah hijau.  Biaya yang  dapat  dibayarkan  meliputi  fotokopi,  konsumsi  guru peserta  seminar/lokakarya  yang  diadakan  di  sekolah, dan/atau  biaya  narasumber  dari  luar  sekolah  dengan mengikuti standar biaya umum daerah.

7.  Langganan Daya dan Jasa

a.  Biaya langganan listrik, air, dan/atau telepon.

b.  Pemasangan  instalasi  baru  apabila  sudah  ada  jaringan  di sekitar sekolah dan/atau penambahan daya listrik.

c.  Biaya  langganan  internet  dengan  cara  pasca  bayar  atau prabayar,  baik  dengan fixed  modem maupun mobile  modem.  Termasuk  pula  untuk  pemasangan  baru  apabila  sudah  ada jaringan  di  sekitar  sekolah.    Khusus  penggunaan  internet dengan  mobile  modem,  batas  maksimal  pembelian paket/voucher sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu) per bulan.    Adapun  biaya  langganan  internet  melalui fixed modem diadaptasi dengan kebutuhan sekolah.

8.  Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah

a.  Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan/atau jendela,  perbaikan  lantai  dan/atau  fasilitas  sekolah  lainnya yang tidak lebih dari renovasi ringan.

b.  Perbaikan  mebeler,  termasuk  pembelian  mebeler  di  kelas untuk  peserta  didik/guru  jika  mebeler  yang  ada  di  kelas sudah  tidak  berfungsi  dan/atau  jumlahnya  kurang mencukupi kebutuhan.

c.  Perbaikan  sanitasi  sekolah  (kloset, urinoir, washtafel,  keran air, dan lainnya) biar berfungsi dengan baik.

d.  Pelaksanaan sekolah hijau.

e.  Penyediaan  sumber  air  bersih  termasuk  pompa  dan instalasinya bagi satuan pendidikan yang belum mempunyai air bersih.

f.  Perbaikan  saluran  pembuangan  dan/atau  saluran  air  hujan dan/atau saluran air kotor dari sanitasi.

9.  Pembayaran Honor

a.  Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM).

b.  Tenaga manajemen (tenaga yang melaksanakan manajemen sekolah termasuk melaksanakan kiprah pendataan Dapodik).

c.  Pegawai perpustakaan.

d.  Penjaga sekolah.

e.  Petugas satpam.

f.  Petugas kebersihan.

Keterangan:

1)  pada  prinsipnya  pemerintah  daerah  dan  masyarakat penyelenggara  pendidikan  wajib  mengalokasikan  gaji guru/tenaga  kependidikan  dan  non  kependidikan  yang ditugaskan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan; 

2)  pembayaran honor  bulanan  guru/tenaga  kependidikan  dan non  kependidikan  honorer  di sekolah  yang  diselenggarakan oleh pemerintah kawasan sanggup memakai dana BOS paling banyak 15% (lima belas persen) dari total BOS yang diterima;

3)  pembayaran  honor  bulanan  guru/tenaga  kependidikan  dan non  kependidikan  honorer  di  sekolah  yang  diselenggarakan oleh  masyarakat  dapat  menggunakan  dana  BOS  paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total BOS yang diterima; 

4)  guru honorer yang mendapat pembayaran gaji wajib:

a)  mempunyai kualifikasi akademik S-1/D-IV; dan

b)  mendapat penugasan dari pemerintah kawasan dengan memperhatikan  analisis  kebutuhan  guru  dan menyampaikan  tembusan  penugasan  dimaksud  kepada Direktur  Jenderal  Guru  dan  Tenaga  Kependidikan Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  bagi  guru gaji yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

10.  Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran

a.  Membeli komputer desktop/work station berupa PC/All in One Computer  untuk  digunakan  dalam  proses  pembelajaran, maksimal  5 (lima)  unit  per tahun  per satuan  pendidikan dengan spesifikasi minimal:

1)  prosesor Intel Core i3 atau yang setara;

2)  memori standar 4GB DDR3;

3)  hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD;

4)  CD/DVD drive;

5)  monitor LED 18,5 inci;

6)  sistem operasi Windows 10;

7)  aplikasi  terpasang  word  processor,  spreadsheet,  dan presentation;

8)  garansi 1 (satu) tahun.

Harga untuk  pembelian  komputer tidak boleh  melebihi dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per unit.

Selain  untuk  membeli,  BOS  boleh  digunakan  untuk perbaikan  dan/atau upgrade komputer desktop/work  station milik sekolah.

b.  Membeli printer atau printer  plus  scanner maksimal  1 (satu) unit/tahun/satuan  pendidikan.    Selain untuk  membeli,  BOS boleh dipakai untuk perbaikan printer milik sekolah.

c.  Membeli laptop maksimal  1 (satu) unit per tahun per satuan pendidikan dengan spesifikasi minimal:

1)  Prosesor Intel Core i3 atau yang setara;

2)  Memori standar 4GB DDR3;

3)  Hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD;

4)  CD/DVD drive;

5)  Monitor 14 inci;

6)  Sistem operasi Windows 10;

7)  aplikasi  terpasang  word  processor,  spreadsheet,  dan presentation;

8)  garansi 1 tahun;

Harga  untuk  pembelian laptop  tidak  boleh  melebihi  dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per unit. 

Selain  untuk  membeli,  BOS  boleh  digunakan  untuk perbaikan atau upgrade laptop milik sekolah.

d.  Membeli  proyektor  maksimal  5 (lima)  unit  per tahun  per satuan pendidikan dengan spesifikasi minimal:

1)  sistem DLP;

2)  resolusi XGA;

3)  brightness 3000 lumens;

4)  contras ratio 15.000:1

5)  input HDMI, VGA, Composite, S-Video;

6)  garansi 1 (satu) tahun.

Harga  untuk  pembelian proyektor tidak  boleh  melebihi  dari Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).  Selain  untuk  membeli,  BOS  boleh  digunakan  untuk perbaikan proyektor milik sekolah.

Keterangan:

a.  Komputer desktop/workstation, printer/printer scanner, laptop dan/atau  proyektor  harus  dibeli  di  penyedia  barang  yang memperlihatkan garansi resmi.

b.  Proses  pengadaan  barang  oleh  sekolah  harus  mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

c.  Peralatan di atas harus dicatat sebagai inventaris sekolah.

11.  Biaya Lainnya

Apabila seluruh komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1-10  telah  terpenuhi  pembiayaannya  dan  masih  terdapat  kelebihan BOS,  maka  BOS  dapat  digunakan  untuk  keperluan  lainnya, dimana  penggunaan  dana  ini  harus  diputuskan  melalui  rapat bersama  dengan  Dewan  Guru  dan  Komite  Sekolah.    Pembiayaan yang sanggup didanai antara lain pembangunan jamban/WC beserta sanitasinya  dan/atau  kantin  sehat,  hanya  bagi  sekolah  yang belum mempunyai prasarana tersebut.

Berikut ini Komponen Pembiayaan BOS pada SD sesuai Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Juknis BOS SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas Sekolah Menengah kejuruan Tahun 2018

1.  Pengembangan Perpustakaan

a.  Penyediaan Buku Teks Utama

1)  Penyelenggara Kurikulum 2013 (K-13)

a)  Buku Teks Utama Peserta Didik 

b)  Buku Teks Utama Guru

2)  Penyelenggara Kurikulum 2006

b.  Membeli buku  nonteks  (buku  bacaan,  buku  pengayaan,  dan buku  referensi)  terutama  yang  menunjang  penguatan pendidikan  karakter  dan  pengembangan  literasi  sekolah untuk  memenuhi  SPM  pendidikan  dasar  sesuai  dengan Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  yang mengatur wacana Standar Pelayanan Minimal.

c. Langganan  majalah/publikasi  berkala  yang  terkait  dengan pendidikan, baik offline maupun online.

d.  Pemeliharaan  atau  pembelian  baru  buku/koleksi perpustakaan.

e.  Peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan.

f. Pengembangan database  perpustakaan  dan  perpustakaan elektronik (e-library) atau perpustakaan digital (digital library).

g.  Pemeliharaan perabot perpustakaan atau pembelian baru.

h.  Pemeliharaan dan/atau pembelian AC perpustakaan.

2.  Penerimaan Peserta Didik Baru

Semua jenis pengeluaran dalam rangka  penerimaan peserta didik gres (termasuk registrasi ulang peserta didik lama), antara lain:

a.  penggandaan formulir pendaftaran;

b.  manajemen pendaftaran;

c.  publikasi/pengumuman PPDB;

d.  biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;

e.  konsumsi penyelenggaraan kegiatan dan transportasi.

3.  Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler

a.  Kegiatan pembelajaran

1)  Mendukung  penyelenggaraan  pembelajaran  kontekstual pada SMP.

2)  Pengembangan  pendidikan  karakter,  penumbuhan  kebijaksanaan pekerti,  dan  kegiatan  program  pelibatan  keluarga  di sekolah.

3)  Pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan.

4)  Pemantapan persiapan ujian.

5)  Pendidikan  dan  pengembangan  sekolah  sehat,  aman, ramah anak, dan menyenangkan.

6)  Pembiayaan  lomba  yang  tidak  dibiayai  dari  dana Pemerintah  Pusat/pemerintah  daerah,  termasuk  untuk biaya  transportasi  dan  akomodasi  peserta  didik/guru dalam  mengikuti  lomba,  dan  biaya  registrasi mengikuti lomba.

b.  Kegiatan Ekstrakurikuler

1)  Olahraga,  kesenian,  karya  ilmiah  remaja,  pramuka, palang  merah  remaja,  dan  ekstrakurikuler  yang  sesuai dengan kebutuhan sekolah lainnya.

2)  Pembiayaan  lomba  yang  tidak  dibiayai  dari  dana Pemerintah  Pusat/pemerintah  daerah,  termasuk  untuk biaya  transportasi  dan  akomodasi  peserta  didik/guru dalam  mengikuti  lomba,  dan  biaya  registrasi mengikuti lomba.

4.  Kegiatan Evaluasi Pembelajaran

Kegiatan evaluasi  pembelajaran  yang  dapat  dibiayai  mencakup kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan final semester,  ulangan  kenaikan  kelas,  ujian  nasional, dan/atau USBN.  Komponen  pembiayaan  dari  kegiatan  yang  sanggup dibayarkan terdiri atas:

a.  Ulangan  harian,  ulangan  tengah  semester,  ulangan  final semester,  ulangan  kenaikan  kelas,  dan/atau  USBN  yang terdiri atas:

1)  transportasi  dan  konsumsi  penyusunan  indikator  dan penelaahan soal USBN di MGMP;

2)  fotokopi/penggandaan soal;

3)  fotokopi  laporan  pelaksanaan  hasil  ujian  untuk disampaikan  oleh  guru  kepada  Kepala  Sekolah,  serta dari  Kepala  Sekolah  ke  dinas  pendidikan  dan  kepada orang tua/wali peserta didik;

4)  biaya  transport  pengawas  ujian  yang  ditugaskan  di  luar sekolah  tempat  mengajar,  yang  tidak  dibiayai  oleh Pemerintah Pusat/pemerintah daerah; dan/atau

5)  biaya  konsumsi  penyelenggaran  kegiatan  penilaian pembelajaran dan investigasi hasil ujian di sekolah.

b.  Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) yang terdiri atas:

1)  honorarium  pengawas  sebesar  Rp75.000,00(tujuh  puluh lima ribu rupiah) per 2 (dua) orang per hari;

2)  pengiriman  LJUN  sebesar  Rp20.000,00  (dua  puluh  ribu rupiah) per sekolah per hari; 

3)  pengisian  data  sekolah  sebesar  Rp20.000,00  (dua  puluh ribu per sekolah per hari;

4)  penyusunan  dan  pengiriman  laporan  sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu) per sekolah per hari;

5)  transportasi  pengembalian  bahan  UN  sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu) per sekolah per hari;

6)  fotokopi  laporan  pelaksanaan  hasil  ujian  untuk disampaikan  oleh  guru  kepada  Kepala  Sekolah,  serta dari  Kepala  Sekolah  ke  dinas  pendidikan  dan  kepada orang tua/wali peserta didik; dan/atau

7)  biaya  konsumsi  penyelenggaran  kegiatan  ujian  dan investigasi hasil ujian di sekolah;

c.  Simulasi dan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang terdiri atas:

1)  honorarium  teknisi  sebesar  Rp150.000,00  (seratus  lima puluh ribu rupiah) per orang per hari; 

2)  honorarium  pengawas  sebesar  Rp100.000,00  (seratus ribu rupiah)per orang per hari;

3)  honorarium  proktor  sebesar  Rp150.000,00  (seratus  lima puluh ribu rupiah) per orang per hari;

4)  sinkronisasi  UN  sebesar  Rp150.000,00  (seratus  lima puluh ribu rupiah) per orang per hari;

5)  pengiriman  LJUN  sebesar  Rp20.000,00  (dua  puluh  ribu rupiah) per sekolah per hari; 

6)  pengisian  data  sekolah  sebesar  Rp20.000,00  (dua  puluh ribu rupiah) per sekolah per hari;

7)  penyusunan  dan  pengiriman  laporan  sebesar Rp20.000,00  (dua  puluh  ribu  rupiah)  per  sekolah  per hari; 

8)  transportasi  pengembalian  bahan  UN  sebesar Rp20.000,00  (dua  puluh  ribu  rupiah)  per  sekolah  per hari;

9)  fotokopi  laporan  pelaksanaan  hasil  ujian  untuk disampaikan  oleh  guru  kepada  Kepala  Sekolah,  serta dari  Kepala  Sekolah  ke  dinas  pendidikan  dan  kepada orang tua/wali peserta didik; dan/atau

10) biaya  konsumsi  penyelenggaran  kegiatan  ujian  dan investigasi hasil ujian di sekolah.

5.  Pengelolaan Sekolah

a.  Pembelian  buku  tulis,  kapur  tulis,  pensil,  spidol,  kertas, materi praktikum, buku induk peserta didik, dan/atau buku inventaris.

b.  Pembelian  alat  tulis  kantor  (termasuk  tinta printer,  CD, dan/atau flash disk).

c.  Usaha  Kesehatan  Sekolah  (UKS),  termasuk  peralatan dan/atau obat-obatan.

d.  Pembelian  minuman  dan/atau  makanan  ringan  untuk kebutuhan  sehari-hari  di  sekolah  bagi  guru,  tenaga kependidikan, petugas administrasi, dan/atau tamu.

e.  Pengadaan sparepart alat kantor.

f.  Pembelian alat-alat kebersihan dan/atau alat listrik.

g.  Penggandaan  laporan  dan/atau  surat-menyurat  untuk keperluan sekolah.

h.  Honor bagi penyusun laporan BOS.

i.  Biaya transportasi ke bank/kantor pos.

j.  Transportasi  dalam  rangka  koordinasi dan/atau pelaporan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.

k.  Biaya pertemuan dalam rangka penyusunan RKJM dan RKT, kecuali untuk pembayaran honor.

l.  Biaya untuk menyebarkan dan/atau pemeliharaan laman sekolah dengan domain “sch.id”.

m.  Biaya  untuk  mengembangkan  media  pembelajaran  berbasis Teknologi,  Informasi,  dan Komunikasi  (TIK),  misalkan  untuk pembelian  bahan/komponen  material  perakitan  dan/atau pengembangan e-book. 

n.  Pendataan  melalui  aplikasi  Dapodik,  dengan  ketentuan sebagai berikut:

1)  Kegiatan  pendataan  Dapodik  yang  dapat  didanai meliputi:

a)  pemasukan data; 

b)  validasi; 

c)  updating; dan/atau

d)  sinkronisasi  data  ke  dalam  aplikasi  Dapodik,  yang meliputi:  

(1)  data profil sekolah; 

(2)  data peserta didik; 

(3)  data sarana dan prasarana; dan 

(4)  data guru dan tenaga kependidikan.

2)  Komponen  pembiayaan  kegiatan  pendataan  Dapodik meliputi: 

a)  penggandaan formulir Dapodik;

b)  alat  dan/atau  bahan  habis  pakai  pendukung kegiatan;

c)  konsumsi  dan/atau  transportasi  kegiatan pemasukan  data,  validasi,  updating,  dan sinkronisasi;

d)  sewa  internet  (warnet) dan/atau biaya  transportasi menuju  warnet,  apabila  tahapan  kegiatan pendataan tidak sanggup dilakukan di sekolah sebab permasalahan jaringan internet;

e)  honor  petugas  pendataan  Dapodik.    Kebijakan pembayaran  honor  untuk  petugas  pendataan  di sekolah mengikuti ketentuan sebagai berikut:

(1)  kegiatan pendataan Dapodik diupayakan untuk dikerjakan  oleh  tenaga  manajemen berkompeten  yang  sudah  tersedia  di  sekolah, baik  yang  merupakan  pegawai  tetap  maupun tenaga  honorer,  sehingga  sekolah  tidak  perlu menganggarkan  biaya  tambahan  untuk pembayaran gaji bulanan;

(2)  apabila tidak tersedia tenaga manajemen yang berkompeten,  sekolah  dapat  menugaskan petugas  pendataan  lepas  (outsourcing)  yang dibayar  sesuai  dengan  waktu  pekerjaan  atau per  kegiatan  (tidak  dibayarkan  dalam  bentuk gaji rutin bulanan).

o.  Pembelian  peralatan/perlengkapan  yang  menunjang operasional  rutin  di  sekolah,  antara  lain  bel, sound  system dan  speaker  untuk  upacara,  teralis  jendela,  dan/atau perlengkapan sejenis lainnya.

p.  Pembelian  dan  pemasangan  alat  absensi  bagi  guru  dan  staf sekolah lainnya, termasuk tipe finger print scan dengan biaya maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

q.  Khusus  untuk  sekolah  yang  berada  pada  daerah  terpencil atau  belum  memiliki  jaringan  listrik,  dapat  membeli/sewa genset  atau  jenis  lainnya  yang  lebih  cocok  misalnya  panel surya,  termasuk  perlengkapan  pendukung  dan perawatan/perbaikannya.

r.  Penanggulangan  dampak  darurat  bencana,  khusus  selama masa tanggap darurat, contohnya pembelian masker.

s.  Khusus  SMP  yang  menjadi  induk  dari  SMP  Terbuka,  maka BOS sanggup dipakai untuk:

1)  supervisi oleh Kepala Sekolah;

2)  supervisi oleh Wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama Terbuka;

3)  kegiatan tatap muka di sekolah induk oleh guru pembina yang diadaptasi dengan beban mengajarnya;

4)  kegiatan  pembimbingan  di  Tempat  Kegiatan  Belajar (TKB) oleh guru pamong;

5)  kegiatan  administrasi  ketatausahaan  oleh  petugas  tata perjuangan (1 orang); dan/atau

6)  pengelolaan  kegiatan  pembelajaran  oleh  Pengelola  TKB Mandiri.

Keterangan:

1)  penanggung  jawab  pengelolaan  dan  penggunaan  BOS untuk SMPT/TKB Mandiri ialah Kepala Sekolah Menengah Pertama induk;

2)  besaran  biaya  disesuaikan  dengan  standar  biaya umum setempat  atau  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.

6.  Pengembangan  Profesi  Guru  dan  Tenaga  Kependidikan,  serta Pengembangan Manajemen Sekolah

a.  Kegiatan  Kelompok  Kerja  Guru  (KKG)/Musyawarah  Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Kelompok  Kerja Kepala Sekolah (KKKS)/Musyawarah  Kerja  Kepala  Sekolah  (MKKS).  Bagi sekolah  yang  memperoleh  hibah/block  grant pengembangan KKG/MGMP  atau  sejenisnya  pada  tahun  anggaran  yang sama,  hanya  diperbolehkan  menggunakan  BOS  untuk  biaya transport  kegiatan  apabila  tidak  disediakan  oleh  hibah/block grant tersebut.

b.  Menghadiri  seminar/pelatihan/kursus yang  terkait  eksklusif dengan  peningkatan  mutu  guru  dan  tenaga  kependidikan, apabila  ditugaskan  oleh  sekolah.    Biaya  yang  sanggup dibayarkan  meliputi  biaya  pendaftaran,  transportasi, dan/atau  akomodasi  apabila  seminar/pelatihan/kursus diadakan di luar sekolah.

c.  Mengadakan workshop/lokakarya  untuk  peningkatan  mutu, seperti  dalam  rangka  pemantapan  penerapan  kurikulum/ silabus, pemantapan kapasitas guru dalam rangka penerapan Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP),  pengembangan dan/atau penerapan kegiatan penilaian kepada peserta didik. Biaya  yang  dapat  dibayarkan  meliputi  fotokopi,  konsumsi guru  peserta workshop/lokakarya  yang  diadakan  di  sekolah, dan/atau  biaya  nara  sumber  dari  luar  sekolah  dengan mengikuti standar biaya umum daerah.

7.  Langganan Daya dan Jasa

a.  Biaya langganan listrik, air, dan/atau telepon.

b.  Pemasangan  instalasi  baru  apabila  sudah  ada  jaringan  di sekitar sekolah dan/atau penambahan daya listrik.

c.  Biaya  langganan  internet  dengan  cara  pasca  bayar  atau prabayar,  baik  dengan fixed  modem maupun mobile  modem.  Termasuk  pula  untuk  pemasangan  baru  apabila  sudah  ada jaringan  di  sekitar  sekolah.    Khusus  penggunaan  internet dengan  mobile  modem,  batas  maksimal  pembelian paket/voucher sebesar  Rp250.000,00 (dua  ratus  lima  puluh ribu  rupiah)  per  bulan.    Adapun  biaya  langganan  internet melalui fixed modem diadaptasi dengan kebutuhan sekolah.

8.  Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah

a.  Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan/atau jendela,  perbaikan  lantai  dan/atau  fasilitas  sekolah  lainnya yang tidak lebih dari renovasi ringan.

b.  Perbaikan  mebeler,  termasuk  pembelian  mebeler  di  kelas untuk  peserta  didik/guru  jika  mebeler  yang  ada  di  kelas sudah  tidak  berfungsi  dan/atau  jumlahnya  kurang mencukupi kebutuhan.

c.  Perbaikan  sanitasi  sekolah  (kloset, urinoir, washtafel,  keran air, dan lainnya) biar berfungsi dengan baik.

d.  Pelaksanaan sekolah hijau.

e.  Penyediaan  sumber  air  bersih  termasuk  pompa  dan instalasinya bagi satuan pendidikan yang belum mempunyai air bersih.

f.  Perbaikan  saluran  pembuangan  dan/atau  saluran  air  hujan dan/atau saluran air kotor dari sanitasi.

9.  Pembayaran Honor

a.  Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM).

b.  Tenaga  administrasi  (bagi  SMP  yang  belum  mempunyai tenaga Tata Usaha).

c.  Pegawai perpustakaan.

d.  Penjaga sekolah.

e.  Petugas satpam.

f.  Petugas kebersihan.

Keterangan:

1)  pada  prinsipnya  pemerintah  daerah  dan  masyarakat penyelenggara  pendidikan  wajib  mengalokasikan  gaji guru/tenaga  kependidikan  dan  non  kependidikan  yang ditugaskan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan; 

2)  pembayaran  honor  bulanan  guru/tenaga  kependidikan  dan non  kependidikan  honorer  di sekolah  yang  diselenggarakan oleh pemerintah kawasan sanggup memakai dana BOS paling banyak 15% (lima belas persen) dari total BOS yang diterima;

3)  pembayaran  honor  bulanan  guru/tenaga  kependidikan  dan non  kependidikan  honorer  di  sekolah  yang  diselenggarakan oleh  masyarakat  dapat  menggunakan  dana  BOS  paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total BOS yang diterima; 

4)  guru honorer yang mendapat pembayaran gaji wajib:

a)  mempunyai kualifikasi akademik S-1/D-IV; dan

b)  mendapat penugasan dari pemerintah kawasan dengan memperhatikan  analisis  kebutuhan  guru  dan menyampaikan  tembusan  penugasan  dimaksud  kepada Direktur  Jenderal  Guru  dan  Tenaga  Kependidikan Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  bagi  guru gaji yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

10.  Pembelian/Perawatan Alat Multi Media Pembelajaran

a.  Membeli komputer desktop/work station berupa PC/All in One Computer  untuk digunakan  dalam  proses  pembelajaran, maksimal  5 (lima)  unit  per tahun  per  satuan  pendidikan dengan spesifikasi minimal:

1)  prosesor Intel Core i3 atau yang setara;

2)  memori standar 4GB DDR3;

3)  hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD;

4)  CD/DVD drive;

5)  monitor LED 18,5 inci;

6)  sistem operasi Windows 10;

7)  aplikasi  terpasang  word  processor,  spreadsheet,  dan

presentation;

8)  garansi 1 (satu) tahun.

Harga untuk  pembelian  komputer  tidak  boleh  melebihi  dari

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per unit.

Selain  untuk  membeli,  BOS  boleh  digunakan  untuk

perbaikan  dan/atau upgrade komputer desktop/work  station

milik sekolah.

b.  Membeli printer atau printer  plus  scanner maksimal  1 (satu) unit per tahun per satuan pendidikan. Selain untuk membeli, BOS boleh dipakai untuk perbaikan printer milik sekolah.

c.  Membeli laptop maksimal  1 (satu) unit per tahun per  satuan pendidikan dengan spesifikasi minimal:

1)  prosesor Intel Core i3 atau yang setara;

2)  memori standar 4GB DDR3;

3)  hard drive 120 GB SSD/500 GB HDD;

4)  CD/DVD drive;

5)  monitor 14 inci;

6)  sistem operasi Windows 10;

7)  aplikasi  terpasang  word  processor,  spreadsheet,  dan presentation;

8)  garansi 1 tahun;

Harga  untuk  pembelian laptop  tidak  boleh  melebihi  dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per unit.  Selain  untuk  membeli,  BOS  boleh  digunakan  untuk perbaikan atau upgrade laptop milik sekolah.

d.  Membeli  proyektor  maksimal  5 (lima)  unit  per tahun  per satuan pendidikan dengan spesifikasi minimal:

1)  sistem DLP;

2)  resolusi XGA;

3)  brightness 3000 lumens;

4)  contras ratio 15.000:1;

5)  input HDMI, VGA, Composite, S-Video;

6)  garansi 1 (satu) tahun.

Harga  untuk  pembelian proyektor tidak  boleh  melebihi  dari Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). 

Selain  untuk  membeli,  BOS  boleh  digunakan  untuk perbaikan proyektor milik sekolah.

Keterangan:

a.  komputer desktop/workstation, printer/printer scanner, laptop dan/atau  proyektor  harus  dibeli  di  penyedia  barang  yang memperlihatkan garansi resmi;

b.  proses  pengadaan  barang  oleh  sekolah  harus  mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;

c.  peralatan di atas harus dicatat sebagai inventaris sekolah.

11.  Biaya Lainnya

Apabila seluruh komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1-10  elah  terpenuhi  pembiayaannya  dan  masih  terdapat  kelebihan BOS,  maka  BOS  dapat  digunakan  untuk  keperluan  lainnya, dimana  penggunaan  dana  ini  harus  diputuskan  melalui  rapat bersama  dengan  Dewan  Guru  dan  Komite  Sekolah.    Pembiayaan yang sanggup didanai antara lain:

a.  alat  peraga  pendidikan  yang  mendukung  kurikulum  yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat;

b.  pembangunan  jamban/WC  beserta sanitasinya,  hanya  bagi sekolah yang belum mempunyai prasarana tersebut;

c.  Mesin ketik untuk kebutuhan kantor

Selengkapnya berikut Link Download Juknis BOS SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas Sekolah Menengah kejuruan Tahun 2018 sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor (No)  1 Tahun 2018

Download Juknis BOS SD Tahun 2018

Download Juknis BOS Sekolah Menengah Pertama Tahun 2018

Download Juknis BOS Sekolah Menengan Atas Sekolah Menengah kejuruan Tahun 2018

Demikian info wacana Juknis BOS tahun 2018 sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor  1 Tahun 2018 wacana Juknis BOS SD Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengan Atas Sekolah Menengah kejuruan tahun 2018. Semoga bermanfaat.

= Baca Juga =

Share this post