Pmk Nomor 52/Pmk.05/2018 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Honor Ke 13 Kepada Pns, Tni, Polri, Pejabat Negara, Dan Peserta Pensiun Atau Tunjangan

Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia  (PMK) Nomor  52/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan.

Berdasarkan pasal 1 PMK Nomor  52/PMK.05/2018, berikut ini beberapa perubahan pada pasal 3 PMP Nomor 96/PMK.05/2016

Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa  Gaji, pensiun, atau pinjaman ketiga belas (Ke-13) bagi PNS, Prajurit TNI,  Anggota POLRI,  Pejabat Negara, dan Penerima  Pensiun  atau  Tunjangan  diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.

Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan  sebesar penghasilan  yang  seharusnya  diterima  alasannya ialah berubahnya penghasilan,  kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.

Pasal 3 ayat (3) dinyatakan bahwa Penghasilan diberikan bagi:

a.  PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara mencakup honor pokok, pinjaman keluarga, tunjangan  jabatan  atau tunjangan  umum, dan pinjaman kinerja;

b.  Penerima pinjaman Pensiun  mencakup pensiun pokok, keluarga,  dan/ atau  pinjaman aksesori penghasilan; dan

c.  Penerima Tunjangan mendapatkan pinjaman sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.

Pasal 3 ayat (4) dinyatakan bahwa Tunjangan  jabatan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (3) abjad a terdiri atas:

a.  pinjaman jabatan struktural;

b.  pinjaman jabatan fungsional; dan/ atau

c.  pinjaman yang dipersamakan dengan pinjaman jabatan.

Pasal 3 ayat (5) dinyatakan bahwa Tunjangan  yang  dipersamakan  dengan  pinjaman jabatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4) abjad c  adalah:

a.  Tunjangan Tenaga Kependidikan;

b.  Tunjangan  Jabatan  Anggota  dan  Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran;

c.  Tunjangan Panitera;

d.  Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti;

e.  Tunjangan  Pengamat  Gunung  Api  bagi  PNS golongan I dan golongan II; dan

f.  Tunjangan Petugas Pemasyarakatan.

Pasal 3 ayat (6) dinyatakan bahwa Tunjangan jabatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat  (4)  termasuk  pinjaman yang  dipersamakan dengan pinjaman jabatan bagi Pejabat Negara yaitu: a) Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan; dan b)  Tunjangan Hakim.

Pasal 3 ayat (7) dinyatakan bahwa Besaran penghasilan sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) tidak  termasuk  jenis pinjaman bahaya, pinjaman risiko, pinjaman pengamanan, pinjaman profesi atau pinjaman khusus Guru dan Dasen atau tunjangan  kehormatan, tambahan  penghasilan bagi Guru  PNS,  insentif  khusus,  tunjangan  selisih penghasilan, dan pinjaman lain yang sejenis dengan pinjaman kompensasi atau pinjaman ancaman serta tunjangan  atau  insentif  yang  ditetapkan  dengan peraturan perundang-undangan atau pengaturan internal Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 3 ayat (8) dinyatakan bahwa  Jenis-jenis  tunjangan  sebagaimana dimaksud pada ayat (7) antara lain:

a.  Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis bagi PNS di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

b. Tunjangan  Bahaya  Radiasi  bagi  PNS  di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

c. Tunjangan Bahaya Nuklir bagi PNS di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional;

d.  Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pekerja Radiasi;

e. Tunjangan  Risiko  Bahaya  Keselamatan  dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Persandian;

f.  Tunjangan Pengamanan Persandian;

g.Tunjangan  Risiko  Bahaya  Keselamatan  dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan SAR Nasional;

h. Tunjangan Profesi Guru dan Dasen, Tunjangan Khusus  Guru  dan  Dasen  serta  Tunjangan Kehormatan Profesor;

i.  Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS;

J. Tunjangan Khusus Provinsi Papua;

k. Tunjangan Pengabdian bagi Pegawai Negeri yang bekerja dan bertempat tinggal di kawasan terpencil

l. Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan  PNS  yang  Bertugas  Dalam  Operasi Pengamanan pada Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan;

m. Tunjangan  Khusus  Wilayah Pulau-Pulau  Kecil Terluar  dan/ atau  Wilayah  Perbatasan  Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia  yang  Bertugas  Secara  Penuh  pada Wilayah Pulau-Pulau  Kecil  Terluar  dan/atau Wilayah Perbatasan; dan

n. Tunjangan  Selisih  Penghasilan  Bagi  PNS  di Lingkungan  Sekretariat  Jenderal  Majelis Permusyawaratan  Rakyat, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Keahlian, dan Sekretariat Jenderal Dewan  Perwakilan Daerah.

Pasal 3 ayat (9) dinyatakan bahwa Tunjangan tambahan  penghasilan  sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  abjad b ialah aksesori penghasilan  bagi  Penerima  Pensiun  yang  alasannya ialah perubahan pensiun  pokok  baru  tidak  mengalami kenaikan  penghasilan,  mengalami penurunan penghasilan, atau mengalami kenaikan penghasilan tetapi  kurang dari 4%  (empat  perseratus)  sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 ayat (10)  dinyatakan bahwa Penghasilan sebagaimana  dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan penggalan iuran dan/atau penggalan lain menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 ayat (11)  dinyatakan bahwa potongan lain  berdasarkan  peraturan  perundang­undangan sebagaimana dimaksud pada  ayat (10) adalah  potongan  lain  selain  potongan  Pajak Penghasilan.

Selengkapnya silahkan download PMK Nomor  52/PMK.05/2018 ---disini ---

BACA JUGA :

·          PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) KEPADA PNS, TNI, POLRI,  PEJABAT NEGARA, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN----disini---

·          PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL----disini---

·          PMK NOMOR  52/PMK.05/2018 TENTANG JUKNIS PEMBERIAN GAJI KE-13 KEPADA PNS, TNI, POLRI, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN TAHUN 2018 ---DISINI---

·          PMK NOMOR  53/PMK. 05/2018 TENTANG TENTANG JUKNIS PEMBERIAN GAJI KE-13 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL TAHUN 2018 ---DISINI---

·          PMK NOMOR 54/PMK. 05/2018 TENTANG JUKNIS PEMBERIAN THR BAGI PNS, TNI, POLRI PEJABAT NEGARA, PENSIUNAN DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2018 ---DISINI---

·          PMK NOMOR  55/PMK. 05/2018 TENTANG JUKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN THR 2018 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL ---DISINI---

Demikian isu perihal PMK Nomor  52/PMK.05/2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gaji Ke 13 Kepada PNS, TNI, POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan. Semoga bermanfaat, Terima kasih 

= Baca Juga =

Share this post