Saluran Komunikasi Politik Dan Penjelasanya

| Saluran komunikasi politik ialah alat serta sarana yang memudahkan penyampaian pesan. Pesan disini bisa dalam bentuk lambang-lambang pembicaraan ibarat kata, gambar, maupun tindakan. Atau bisa pula dengan melaksanakan kombinasi lambang sampai menghasilkan cerita, foto (still picture atau motion picture), juga pementasan drama.

Alat yang dimaksud di sini tidak hanya berbicara sebatas pada media mekanis, teknik, dan sarana untuk saling bertukar lambang, namun insan pun bersama-sama bisa dijadikan sebagai terusan komunikasi. Jadi, lebih tepatnya terusan komunikasi itu ialah pengertian bersama ihwal siapa sanggup berbicara kepada siapa, mengenai apa, dalam keadaan bagaimana, sejauh mana sanggup dipercaya.

Komunikator politik, siapapun ia dan apapun jabatannya, menjalani proses komunikasinya dengan mengalirkan pesan dari struktur formal dan non-formal menuju target (komunikan) yang berada dalam banyak sekali lapisan masyarakat.

Adapun terusan komunikasi politik yang dijelaskan dalam artikel ini yakni ada 3 (tiga) jenisnya:

1. Media komunikasi massa, di mana terusan ini menekankan adanya komunikasi satu-kepada-banyak; bisa dalam bentuk komunikasi tatap muka yang dijalankan komunikator pada ketika berbicara di hadapan khalayak, ibarat pidato kepresidenan yang disiarkan melalui media televisi, rapat umum atau berbicara pada ketika konferensi pers.
2. Komunikasi yang mempunyai relasi satu-kepada-satu atau biasa disebut komunikasi interpersonal; bisa dalam bentuk tatap muka maupun berperantara.
3. Komunikasi Organisasi, yakni menggabungkan penyampaian satu-kepada-satu dan satu-kepada-banyak.

Pembahasan saluran komunikasi politik tidak hanya sebatas pada bentuk proses penyampaian politik ketika komunikator sudah duduk di bangku pemerintahan. Namun, akan lebih menarik lagi kalau pembahasan terusan komunikasi politik terhadap persuasi politik pada ketika kampanye pemilihan diikutsertakan, dengan menganalisa kasus kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004 di Indonesia yang telah kemudian serta Pilkada Banten yang sepertinya masih hangat untuk dibicarakan sebagai studi kasusnya.

Baca Juga: Pengertian Komunikasi Politik dan Penjelasannya

Mengapa Pilpres 2004? Berbagai pihak beranggapan bahwa Pilpres inilah yang dinilai cukup demokratis dibanding pemilihan-pemilihan presiden sebelumnya. Proses pemilihan presiden yang untuk pertama kalinya dilakukan dengan menentukan pasangan presiden beserta wakilnya secara langsung.

Walaupun harus diakui memang masih saja terdapat kekurangan di sana-sini. Semisal, mencuatnya kasus korupsi di badan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sampai sekarang masih dalam proses hukum. Namun, hal tersebut tidaklah mengurangi substansi dari nilai-nilai demokratis dari terselenggaranya Pilpres itu sendiri.

Yang menjadi perhatian adalah, ibarat apakah proses kampanye yang telah dilakukan oleh masing-masing kandidat pada masa itu sehingga Pilpres 2004 ini disebut-sebut sebagai bab dari proses politik yang demokratis; jujur dan adil.

Adapun Pilkada Banten, meskipun cakupan wilayah pemilihannya tidak seluas pemilihan presiden, namun proses politik yang terdapat di dalamnya menarik untuk dicermati. Selain Pilkada ini merupakan pemilihan gubernur yang pertama kalinya dilakukan secara eksklusif di tempat Banten (daerah yang gres saja mempunyai hak otonomi tempat dengan memisahkan diri dari wilayah Jawa Barat), Pilkada ini pun banyak mengundang minat elite politik yang duduk di bangku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk kembali ke wilayahnya menjadi salah satu kandidat dari partai yang bukan mengangkatnya menjadi anggota dewan.

Disertai persaingan yang ketat dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten sementaranya yang turut pula mencalonkan diri. Kampanye yang dilakukannya pun terbilang cukup unik, sampai kerap memakai media infotainment untuk saling “menjatuhkan” disertai dengan mobilisasi artis untuk bergabung dalam sebuah paguyuban yang masih harus dipertanyakan lagi masa depannya.

Baca Juga: Berkampanye Melalui Media Elektronik

Saluran lainnya yang juga berperan dalam penyampaian pesan pesan politik, antara lain yakni lobbying, media tradisional, demontrasi, kesenian dan kebudayaan, sastra, media-media khusus ibarat telepon, koran dinding, spanduk, brosur, leaflet, rapat umum, gossip, rumor.

Nasution (1988) berpendapat, yang membedakan suatu sistem politik modern dengan sistem politik tradisional ialah, adanya kebutuhan akan interaksi yang konstan antara lembaga-lembaga politik dengan para pemimpin di satu pihak, dan dengan komponen-komponen sosial yang luas di pihak lain. Perbedaan ini mengatakan betapa pentingnya saluran-saluran komunikasidalam perkembangan suatu sistem politik modern.

Galnoor (dalam Nasution, 1990) menghubungkan peranan terusan ini dengan kebutuhan suatu sistem politik akan proteksi politik yang hanya bisa diperoleh kalau jaringan komunikasi berhasil menembus sampai kebagian-bagian masyarakat yang relevan dengn politik. Ia mengartikan penerobosan (penetrasi) terusan tersebut sebagai suatu kemampuan untuk melintasi atau menembus batas-batas geografis dan sosial yang terdapat dalam suatu masyarakat.

Karena itu pula, atribut-atribut yang biasanya bersifat unik untuk tiap-tiap masyarakat akan menentukan jenis terusan penerobos yang mana digunakan untuk menembus bagian-bagian tertentu masyarakat yang dimaksud. Mao dan Gandhi misalnya, disebut telah memakai terusan kepemimpinan garis massa untuk sanggup menjangkau seluruh bangsa Cina dan India yang tersebar luas itu.

Demikian klarifikasi dari latar belakang terusan komunikasi politik yang sudah dibahas pada diskusi mahasiswa kampus Fisip Unsyiah, dalam makalah komunikasi politik. Semoga bermanfaat dan mempunyai kegunaan bagi kita semua.

Sumber http://www.irmanfsp.com/

Share this post